Rapendik Streaming

OMPENDIK

prestasi

Login

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Online sekarang: 15
IP kamu: 107.20.131.154
,
Hari ini: April 20, 2014
Share |

Modus Pemalsuan Ijazah Guru

(0 - user rating)
User Rating:  / 0
TerburukTerbaik 

SURABAYA – Kasus pemalsuan ijazah yang dilakukan guru untuk mendaftar program Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) diduga dilakukan oleh sindikat atau jaringan terorganisir.

Dugaan itu mencuat setelah panitia PLPG regional 142 Universitas PGRI Adi Buana menemukan satu lagi ijazah palsu yang diajukan peserta PLPG belum lama ini. Ijazah palsu ini milik MM (inisial), guru Pegawai Negeri Sipil golongan III D asal Bangkalan.


Pria kelahiran Bangkalan, 4 Desember 1966 ini memalsu ijazah Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan (FKIP) Unipa tertanggal 18 Juni 2011.

Ijazal palsu MM ini format dan isinya sama persis dengna milik JF (inisial), oknum guru PNS golongan IV A asal Sumenep yang lebih dulu terungkap.

Ijazah JF dikeluarkan Jurusan Pendidikan dan Kepelatiha  Olahraga, FKIP Unipa dihari yang sama dengan ijazah milik MM yakni 18 Juni 2011.

Format blanko dan model tulisanya pun sama. Keduanya sama-sama keliru mengisikan nama dekan FKIP. Harusnya ijazah ditandatangani dekan FKIP saat ini Dwi Retnani Srinarwati, tetapi  ijazah milik kedua oknum guru ini ditandatangani dekan FKIP lama Winarno.

Tanda tangan Rektor Setijono juga dipalsu. Sementara stempelnya tidak sama dengan sempel resmi Unipa.

Wakil Rektor I Unipa, Hartono memastikan ada keterkaitan antara kedua ijazah ini. ”Saya rasa ijazah ini dikeluarkan satu jaringan,”tegasnya, saat di temui di kantornya, Selasa (21/8/2013).

Jaringan seperti apa? Pria bergelar doktor kelahiran Lamongan ini belum bisa memastikan karena belum meminta keterangan kedua pemilik ijazah.

Namun, dari pengakuan salah satu pemilik ijazah palsu yang kasusnya diusut di Magetan terungkap bahwa ijazah palsu itu diberikan setelah para guru ini mengikuti pendidikan abal-abal yang dilakukan disejumlah daerah.

Pendidikan ini digelar hanya beberapa kali dalam seminggu, tanpa melalui proses perkuliahan lazimnya di Unipa.

”Itu pengakuan salah satu oknum kepada saya. Mereka berdalih menjadi korban dari oknum penggelar pendidikan abal-abal ini. Tapi menurut saya mereka bukan korban tapi masuk jaringan karena sebagai guru harusnya mereka tahu wawasan makro pendidikan. Kalau perkuliahan seperti itu tentu mereka curiga dan tidak mengikutinya, tapi mengapa malah ikut di dalamnya,”urai alumni program sarjana Universitas Negeri Surabaya.

Selain perkuliahan abal-abal, ijazah palsu ini juga bisa didapat dengan mudah oleh oknum guru tanpa melalui perkuliahan. Syaratnya harus membayar sejumlah uang. Ini pernah dilakukan oknum guru di Kabupaten Bojonegoro yang rela membayar Rp 20 juta untuk mendapatkan ijazah Unipa pada tahun 2012 lalu.

Atas pemalsuan yang dilakukan dua pendaftar PLPG ini, Hartono akan melaporkan ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu Pendidikan di Jakarta, ditembuskan ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jatim, Kepala Dinas Pendidikan Jaim serta Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan dan Sumenep.

Saat ini juga rektor sedang berkoordinasi dengan pengacara terkait kemungkinan melaporkan pemalsuan ini ke polisi.

Pasalnya pemalsuan ijazah Unipa bukan kali ini saja. Sejak Maret 2011 hingga kini telah ada 22 ijazah palsu yang ditemukan pihak Unipa. ”Itu belum termasuk yang tidak terungkap,”ujar Hartono.

Dari 22 ijazah palsu itu, ada 11 yang dipakai untuk PLPG. Tujuan diantaranya dipakai oknum guru untuk mendaftar PLPG Unesa tahun 2012, dua lainnya dipakai PLPG Unipa tahun 2012 dan dua sisanya tahun ini.

Menurut Hartono, pihaknya bisa saja melaporkan hal ini ke polisi. Tetapi sebelum mengambil langkah iu, pihaknya masih mempertimbangkan efek dari pelaporan itu.
Pasalnya, dari pengalaman sebelumnya pelaku pemalsuan ini hanya dijerat dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan hukuman tiga bulan seperti yang didapat oknum guru pemalsu asal Bnagkalan tahun 2008 silam.

Hal ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku lain sehingga kasus pemalsuan tetap marak.

Hartono berharap pelaku dan jaringan didalamnya dikenakan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) yang ancaman hukumannya bisa sampai lima tahun penjara.

”Kalau hanya tiga bulan, setelah masa hukuman selesai mereka masih bisa menagjar lagi. Padahal apa yang dilakukan mereka itu telah menciderai nilai-nilai pendidikan. Seharusnya ada hukuman yang lebih berat dan kalau mungkin bisa sampai pemecatan,”tegasnya.

sumber;surya on line

Add comment


Security code
Refresh